Penduduk Kota Kalibata Mengajukan Tuntutan Hukum Terhadap Pengembang


Penduduk Kota Kalibata Mengajukan Tuntutan Hukum Terhadap Pengembang

Tiga belas warga apartemen Kota Kalibata di Jakarta Selatan telah mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap pengembang apartemen Agung Podomoro Land (APL) karena diduga menaikkan biaya listrik dan air.


Tuntutan tersebut ditujukan kepada anak perusahaan APL PT Pradani Sukses Abadi, PT Prima Buana Internusa dan Badan Pengelola Kota Kalibata, yang menurut warga dibentuk oleh pengembang tanpa sepengetahuan mereka.


Dalam tuntutan hukum mereka, warga mengatakan biaya listrik dan air yang ditetapkan oleh manajemen tidak sesuai dengan peraturan perusahaan listrik negara PLN dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta 2007 tentang tarif air.


"Warga menuntut manajemen memberikan dasar hukum untuk menjelaskan mengapa diberlakukan tarif, yang tidak sesuai dengan peraturan," kata pengacara warga Syamsul Munir, Senin.


Warga meminta APL membayar Rp 23.176 juta (US $ 1.744,78) untuk kerugian materiil dan Rp 13 miliar untuk kerugian immaterial.


Sidang pertama dilakukan pada hari Senin, namun ditunda sampai 17 Juni karena tidak ada pihak dari APL yang hadir dalam persidangan tersebut.


PT Prima Buana Internusa diwakili oleh pengacaranya, namun gagal memberikan dokumen yang diperlukan, dan dianggap tidak berwenang untuk menjalani persidangan.


Secara terpisah, General Manager Kota Kalibata Ishak Lopung menepis tuduhan bahwa pihak manajemen telah menandai biaya tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka sesuai dengan peraturan yang ada.


Manajemen akan menghadiri persidangan sesuai dengan prosedur hukum, katanya.


Bagaimana pendapat anda tentang post ini?


.